Bisnis Umroh Antara Orientasi Umat atau Orientasi Duit

Oleh : Hijriani, SH.,MH

Jika hari ini diberi kesempatan untuk mendaftar haji pada kantor Departemen Agama, yakinlah kesempatan itu akan datang setelah menunggu antrian selama 15-20 tahun, lalu berapa umur anda sekarang?  setelah kesempatan itu tiba, silahkan hitung sendiri di usia berapa akan berangkat haji, masih sampai tidak? atau mungkin saja si calon jamaah haji-nya sudah lebih dulu dipanggil almarhum/almarhumah sebelum sempat menunaikan ibadah haji.

Panjangnya daftar tunggu menunjukkan tingginya antusias dan animo masyarakat menunaikan rukun islam yang kelima ini. Dengan kondisi tersebut, banyak masyarakat akhirnya memilih melakukan ibadah umroh terlebih dahulu untuk menunaikan cita-cita berangkat ke tanah suci, tanpa harus menunggu waktu bertahun-tahun dengan biaya perjalanan umrah yang relatif bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, tidak sampai berjumlah puluhan juta dengan jumlah belasan juta pun, seseorang bisa menginjak Tanah Suci Mekkah.

Pemerintah Arab Saudi sendiri ingin mengembangkan haji dan umroh sebagai salah satu sumber pendapatan Negara ditengah krisis minyak yang berkepanjangan, bayangkan jika ratusan, ribuan, hingga sampai ratusan ribu jamaah umroh yang berbondong-bondong datang setelah musim haji, belum lagi jika musim haji tiba, jutaan umat muslim datang mengunjungi tanah suci Mekah dan Medinah.  melihat kondisi ini pemerintah Arab Saudi membuat strategi untuk meningkatkan potensi ekonomi pariwisata di Arab Saudi untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan, dengan melonggarkan visa hingga menambah kuota jamaah haji dan umroh.

Dengan potensi market calon jamaah umroh, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan penyelenggara travel haji dan umroh karena melihat segmen pasar yang jelas dan keuntungan yang menggiurkan. Penawaran paket umroh murah menjadi jualan efektif buat jamaah. Gayung bersambut masyarakat menjadi antusias mendaftarkan diri sebagai calon jamaah tanpa memperhitungkan dan berpikir panjang resiko-resiko yang akan dihadapinya nanti. Tetapi yang terjadi pada akhirnya jamaah menelan pil pahit, pihak travel memainkan taktik mengulur-ulur waktu, dimintai biaya tambahan, tetapi disaat waktunya tiba, calon jamaah justru menerima harapan palsu.

Bagi beberapa oknum travel, ibadah ini tidak terlepas dari unsur bisnis, banyak modus yang dijalankan penyelenggara umroh, dengan membuat strategi marketing seperti : menghimpun dana jamaah untuk diinvestasikan, daftar dan bayar sekarang tetapi berangkat beberapa tahun mendatang, bahkan disinyalir penyelenggara umroh menggunakan system Multilevel Marketing (MLM) untuk menjaring jamaah.

Lalu terkuaklah satu persatu kasus gagal umrah yang dialami jamaah, kasus First Travel dan Hannien Travel misalnya yang merugikan jamaah hingga triliunan rupiah, belum termasuk deretan travel umroh yang dicabut izinnya oleh Kementerian Agama karena modus yang hampir sama. Bahkan baru-baru ini salah satu travel haji dan umroh terbesar dari Makassar disoroti karena mulai terlambat memberangkatkan ribuan jamaah hajinya dengan alasan peraturan baru dari Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) menaikkan semua biaya dengan pajak sebesar 5 %.

Lalu bagaimana peran pengawasan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan umroh ?

Berbagai peraturan perundang- undangan dan peraturan kebijakan telah disusun oleh Pemerintah untuk melindungi warga masyarakat dan juga untuk meningkatkan performa lembaga penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), antara lain : Undang- undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UUPIH), Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2015 Penyelenggaraan Ibadah Umroh (PMA-PIU).

Secara kelembagaan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umroh wajib memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya : telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian/instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata; telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata; memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana; memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh yang dibuktikan dengan jaminan bank; memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umroh di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi; dan memiliki komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umroh sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemerintah juga telah memberikan warning kepada penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana berupa : peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan, pencabutan izin penyelenggaraan. Sanksi administrasi ini akan diberikan apabila penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 45 ayat (1) UUPIH. Sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dijatuhkan apabila penyelenggara perjalanan ibadah Umroh tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPIH.

Jika berkaca dari beberapa kasus travel penyelenggara umrah yang semata-mata memburu keuntungan namun mengabaikan harapan besar para jamaah untuk  beribadah dan menunaikan niat mulia di tanah suci, selayaknya penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dijalankan secara  profesional, transparan, dan akuntable, sehingga tujuan Perjalanan ibadah umroh untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jamaah agar dapat menunaikan ibadahnya dengan tenang dan nyaman sesuai ketentuan syariat Islam dapat terwujud. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits  “Orang yang melayani haji dan umrah adalah utusan Allah, maka jika mereka berdoa kepadaNya maka Allah mengabulkannya, dan jika mereka meminta ampun kepadaNya, maka Allah mengampuninya." (HR. Ibnu Majah)